Sebentar lagi Pemira untuk memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unsyiah, pintar-pintarlah kita memilih saudaraku. Karena ini merupakan pesta untuk menentukan nasib mahasiswa fakultas hukum setahun kedepan. Bagaimanapun ceritanya kedaulatan mahasiswa fakultas hukum harus ditegakkan, kepentingan mahasiswa harus berada diatas kepentingan lainnya, diatas kepentingan kelompok si calon dan juga (mungkin) kepentingan pribadi si calon ketua BEM.
Jika boleh saya mengajak kawan-kawan untuk sedikit berpikir, mari kita lihat sejenak kebelakang mulai dari sosok si calon sampai visi dan misi yang ditampilkan dalam kampanye calon ketua BEM. Sosok si calon dan visi misi si calon menjadi bahan evalusi berpikir bagi kita bersama dalam membangun kehidupan mahasiswa fakultas hukum kedepan yang lebih baik.
Jika boleh saya jujur, dari semua calon ketua BEM kita itu tiga diantaranya berasal dari organisasi atau lembaga luar. Ada dari Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan juga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang di klaim oleh kalangan aktivis kampus sebagai underbownya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang selama ini sibuk dengan urusan perpolitikan di Aceh, lembaga-lembaga yang sibuk berdemo, lembaga-lembaga yang saya yakin punya banyak kepentingan, dan pastinya lembaga-lembaga yang telah melupakan kepentingan mahasiswa.
Pernahkah kita berpikir bahwa mereka (pastinya) akan menjadikan kepentingan lembaga mereka diatas kepentingan mahasiswa fakultas hukum unsyiah, kepentingan politik mereka diluar sana, kepentingan dewan syuro mereka, kepentingan-kepentingan politisi yang selama ini menyuplai dana dan logistik untuk keberlangsungan lembaga mereka. Jika kemudian mahasiswa menjadi sapi perahan dan objek eksploitasi dari kepentingan si calon ketua BEM maka kedaulatan mahasiswa yang selama ini kita harap-harapkan semakin jauh panggang dari api.
jika boleh melihat kebelakang, apa yang telah dilakukan oleh ketiga lembaga diatas terhadap kepentingan mahasiswa di kampus. Pernahkah mereka bicara tentang SPP yang melambung tinggi? Pernahkah mereka bicara tentang kreativitas di fakultas hukum yang semakin terkekang? Pernahkah mereka bicara tentang mahasiswa yang tak lagi bisa kuliah dari jebakan akademik yang merupakan pembodohan itu? Aku rasa kawan-kawan semua pasti punya jawabannya.
Saya teringat beberapa hari lalu ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ‘yang katanya’ komisariat Fakultas Hukum Unsyiah menggunakan ruang BEM Fakultas Hukum untuk melakukan perekrutan anggota baru, saya kemudian berpikir bahwa ini adalah salah satu bentuk perongrongan terhadap kedaulatan mahasiswa Fakultas Hukum. Ruang BEM yang merupakan lambang tertinggi dari eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum digunakan untuk kepentingan luar sedangkan pada saat yang sama UKM-UKM yang ada di Fakultas Hukum Unsyiah masih ada yang belum mendapatkan ruang. Bukankah ini bentuk penjajahan yang selama ini tidak kita sadari, dan ini terjadi subur selama ini ketika BEM dikuasai oleh elit-elit dari lembaga-lembaga luar tersebut.
Saya rasa hal yang paling utama untuk kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menjadikan kepentingan mahasiswa Fakultas Hukum berada diatas kepentingan lainnya, baik itu kepentingan lembaga luar, kepentingan personal, maupun kepentingan dosen sekalipun. Dan pastinya memberikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga luar seperti yang terjadi selama ini sama dengan mengulang kisah suram yaitu penjajahan terhadap kepentingan mahasiswa. Dan saya yakin kawan-kawan pasti tidak akan memberikan suara kepada mereka-mereka yang selama ini mengeksploitasi mahasiswa atas kepentingan politik mereka di luar sana.
Harapan terakhir saya terhadap para calon yang sudah memberanikan diri maju sebagai calon ketua BEM, tinggalkanlah bendera dan kepentingan kelompok kalian di simpang galon sebelum kalian masuk ke kampus ini, mari kita bangun kampus ini dengan mendudukkan kepentingan mahasiswa di altar tertinggi, bukan kepentingan-kepentingan gerakan politik di luar sana.
*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah angkatan 2005. Tulisan ini bukanlah kampanye, pembunuhan karakter atau pembusukan. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan siap untuk dipertanggungjawakan secara intelektual dan juga secara hukum.
0 komentar:
Poskan Komentar